Arsip Tag: narkoba

Dugaan Adanya Mafia Narkoba Istana Tak Perlu Kebakaran Jenggot

Ketua MK Mahfud MD menjelaskan pernyataannya soal mafia dalam grasi narkoba. Mahfud menegaskan dia tidak pernah menyebutkan mafia grasi berasal dari lingkungan istana.

“Saya tak mengatakan bahwa yang melakukan ini orang istana. Tapi saya menduga kuat ada orang luar yang karena kecanggihannya bisa meyakinkan istana bahwa grasi itu tepat,” ujar Mahfud, Jumat (9/11) malam. Baca lebih lanjut

Iklan

Hakim dalam Jerat Narkoba

Martabat lembaga peradilan kembali tercoreng. Seorang oknum hakim berinisial PW ditangkap Badan Narkotika Nasional (BNN) setelah kepergok pesta narkoba di tempat hiburan malam, di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta Barat, Selasa (16/10). Dalam penggerebekan itu, BNN menemukan sejumlah barang bukti pil ekstasi (ineks) dan sabu-sabu beserta alat hisap.

PW merupakan salah satu target operasi BNN yang sejak lama diintai. Penangkapan PW semakin memperburuk citra penegakan hukum kasus narkoba di tengah gonjang-ganjing pro-kontra putusan Peninjauan Kembali (PK) MA yang mengubah hukuman mati bagi pemilik pabrik narkoba, Henky Gunawan, menjadi 15 tahun penjara.

Sebagian kalangan menganggap putusan PK tersebut tidak mencerminkan keseriusan memberantas narkoba sebagai persoalan bersama yang dihadapi bangsa dan dunia. Namun, sebagian lain menyatakan vonis hukuman mati bertentangan dengan Pasal 28 ayat 1 UUD 1945 dan melanggar Pasal 4 UU No 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Menurut catatan BNN, 15 ribu generasi penerus bangsa tewas sia-sia karena pengaruh narkoba. Taruhan dalam kasus narkoba adalah kualitas generasi penerus bangsa. Jika mereka tidak diselamatkan dengan cara menghukum berat para produsen dan pengedar narkoba, sebutan Indonesia sebagai surga peredaran narkoba terus berlanjut. Dibutuhkan komitmen hukum MA dalam pemberantasan peredaran narkoba dengan membersihkan hakim pecandu narkoba.

Di samping itu, putusan-putusan yang dihasilkan dapat dipastikan benar-benar mencerminkan keseriusan perang terhadap narkoba dengan mengutamakan kepentingan korban ketimbang kartel narkoba.

Terlepas dari perdebatan legalitas konstitusional hukuman mati di Indonesia, sebagai kolega, saya sangat prihatin dan menyayangkan tindakan tercela tersebut. Deret perilaku tak terpuji ini telah menyelingkuhi sifat otentik seorang hakim yang dituntut menjaga budi pekerti. Apalagi, MA baru saja memublikasikan hukuman disiplin periode Juli-September 2012 kepada aparat peradilan yang melakukan tindakan tidak terpuji.

Sebanyak 33 hakim dikenai sanksi, mulai dari teguran tertulis hingga pemecatan. Seharusnya, pengumuman MA secara terbuka nama-nama hakim indisipliner tersebut memberi efek jera bagi hakim lain untuk tidak melakukan hal serupa.

Saya menelusuri jati diri PW melalui akun facebook-nya. Pada tanggal 17 September 2012 PW menautkan dokumentasi foto pemusnahan barang bukti kejahatan narkoba berupa ganja, sabu dan minuman keras. Dalam statusnya, PW seperti geram dan jijik terhadap barang haram ini dengan mengatakan, Hajar! Satu hari sebelumnya, PW juga menautkan foto diri dengan busana yang sedikit “religius”.

Terpapar bahwa dia baru saja mengikuti pengajian Ahad pagi dengan statusnya yang sedikit “nakal”. “Ikut kultum Minggu pagi di Al-Azhar. Jadi tidak ingat ‘dugem’ lagi.” Dua status di facebook itu secara nalar mengisyaratkan dorongan psikologis PW untuk bertobat, namun sepertinya sangat sulit untuk sepenuhnya keluar dari dunia gemerlap malam yang banyak berisi narkoba.

Jaga Martabat

Profesi hakim adalah kemuliaan (officium nobile) dan nama baik yang harus dijaga dan pertahankan sebaik-baiknya dalam menjalankan tugas kedinasan maupun di luar kedinasan. Pada harga diri hakim melekat kehormatan dan martabat yang wajib dijunjung tinggi. Hakim dituntut memberi keteladanan perilaku yang baik di tengah masyarakat. Hakim adalah personifikasi keadilan, keluhuran martabat, dan sebaik-baik penjaga amanat.

Menjadi ironis jika perilaku hakim justru berlawanan dengan sifat otentik yang melekat pada profesi tersebut. Hakim yang notabene mengerti hukum, justru berbuat tercela yang merusak keluhuran martabat dan harga diri. Kejadian ini berdampak serius pada kualitas kepercayaan publik terhadap integritas hakim dan kualitas putusannya.

Putusan hakim dalam jangka panjang tidak akan lagi dipatuhi dalam tataran budaya hukum. Dalam skala lebih luas, menjadi muspro upaya pemerintah mencanangkan tahun 2015 Indonesia terbebas narkoba jika hakim sebagai benteng terakhir penjaga keadilan justru berada dalam cengkeraman narkoba.

Karena itu, penegak hukum yang terbukti terjerembap dalam lumpur narkoba harus dihukum jauh lebih berat sehingga menjadi pelajaran bagi hakim lain. Dampak hakim yang melindas nilai moral melunturkan kepercayaan publik. Manakala “yang mulia” tak lagi dimaknai, akan terjadi kekalutan dalam bidang penegakan hukum.

MA dan Komisi Yudisial (KY) diharapkan lebih meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap aparatur peradilan. Proses sosialisasi dan internalisasi butir-butir kode etik dan pedoman perilaku hakim harus dilakukan secara berkelanjutan ke berbagai daerah sehingga mampu meningkatkan integritas hakim. Penandatanganan empat peraturan bersama antara MA dan KY baru-baru ini menjadi momentum konsolidasi dalam mengawasi dan menjaga keluhuran, martabat, serta perilaku hakim secara lebih maksimal. Salah satunya berisi Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Pedoman Perilaku Hakim ini merupakan penjabaran dari 10 prinsip, yaitu adil, jujur, arif, bijaksana dan bersikap mandiri. Kemudian, berintegrasi tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, rendah hati, dan profesional.

Jika pengawasan hakim terkait penyalahgunaan narkoba mengalami kesulitan, MA dan BNN bekerja sama memberantas narkoba di lembaga peradilan dengan tes urine secara berkala kepada seluruh aparat peradilan. Kepolisian di beberapa daerah sebenarnya sudah banyak yang melakukannya. Tujuannya selain sebagai bentuk pengawasan, juga sebagai komitmen kepada masyarakat dalam memberantas narkoba. Jika ada yang terbukti sebagai pengguna narkoba terlebih dahulu diklasifikasikan antara pengguna aktif dan mantan pemakai narkoba.

Terhadap hakim pengguna aktif dinonpalukan atau bahkan dipecat. Sebab hakim demikian tidak layak menangani perkara karena sudah kehilangan akal sehat dan naluri keadilannya. Secara psikologis, dia tidak akan imparsial dalam mengadili kasus kejahatan narkoba karena ada konflik kepentingan sebagai sesama pecandu.

Hakim mantan pengguna narkoba berperan penting dalam usaha preventif. Mereka dapat membentuk komunitas dalam korps sebagai gerakan moral demi ketahanan dan kekebalan terhadap godaan narkoba. Seluruh hakim diketuk hatinya. Penyadaran tentang bahaya narkoba bisa dilakukan bersama-sama lewat program sosialisasi pedoman perilaku hakim yang diselenggarakan KY.

Oleh Achmad Fauzi
Penulis adalah Hakim di Kotabaru, Kalimantan Selatan

Bandar Narkoba “Anak Kesayangan” Hakim dan Jaksa

Berbeda dengan pelaku kejahatan “kelas teri”, 3 orang terdakwa yang disebut-sebut sebagai bandar besar peredaran narkoba di Surabaya mendapat perlakuan yang lebih lunak dari para penegak hukum seperti hakim dan jaksa Surabaya.

Baca lebih lanjut

Sejarah Pecandu Heroin di Amerika

Paket morfin di era awal

Heroin merupakan salah satu jenis obat terlarang yang paling populer dalam tradisi drug di Amerika, walaupun sebenarnya heroin bukanlah barang baru diakhir tahun 60-an. Efek negatif yang terkandung didalamnya juga sudah sudah bukan hal yang asing lagi saat ini. Heroin adalah bagian dari opium/candu, dan seperti halnya candu, ada beberapa ketergantungan yang timbul secara fisik dan mental saat dikonsumsi.

Pada pertengahan tahun 1800, candu menjadi primadona, saat itu rumah candu banyak bertebaran di pelosok Amerika yang lebih tenatr dengan sebutan ‘Wild West. Pada masa imigran Cina datang ke Amerika sebagai pekerja pembangunan rel kereta api, keberadaan candu mulai membooming.

Baca lebih lanjut