Arsip Kategori: Hukum

Dugaan Adanya Mafia Narkoba Istana Tak Perlu Kebakaran Jenggot

Ketua MK Mahfud MD menjelaskan pernyataannya soal mafia dalam grasi narkoba. Mahfud menegaskan dia tidak pernah menyebutkan mafia grasi berasal dari lingkungan istana.

“Saya tak mengatakan bahwa yang melakukan ini orang istana. Tapi saya menduga kuat ada orang luar yang karena kecanggihannya bisa meyakinkan istana bahwa grasi itu tepat,” ujar Mahfud, Jumat (9/11) malam. Baca lebih lanjut

Iklan

Konflik KPK-Polri, Sebuah Panggung Pencitraan

Salah satu item utama agenda reformasi adalah perang melawan korupsi. Namun berbagai kasus akhir-akhir ini menunjukkan korupsi masih menjadi masalah dominan yang masih menghantui bangsa ini. Dibentuknya KPK yang sejatinya bisa menjadi pemutus hubungan dengan masa lalu dan sekaligus menjadi harapan untuk masa depan dalam hal menyembuhkan penyakit korup bangsa, dewasa ini malah kerap mendapat tekanan. Entah itu tekanan dari lembaga formal maupun informal.

Tekanan bertubi-tubi terhadap KPK bisa dilakukan dengan upaya merevisi Undang-Undang KPK yang tak lain adalah sumber kekuatan KPK. Bisa juga dengan melakukan “kriminalisasi” terhadap petinggi KPK seperti yang pernah terjadi beberapa tahun terakhir. Bahkan kasus mantan Ketua KPK terdahulu Antasari Azhar juga disinyalir sebagai aksi “kriminalisasi” lembaga anti korupsi tersebut.

Yang kini tengah hangat diperbincangkan adalah perseteruan antara Polri dengan KPK yang memuncak pada Jumat malam pekan lalu seusai pemeriksaan tersangka kasus dugaan korupsi Simulator SIM, Inspektur Jenderal Djoko Susilo, di kantor KPK. Ketika itu, sejumlah personel polisi dari Kepolisian Daerah Bengkulu, Kepolisian Daerah Metro Jaya, dan Markas Besar Polri hendak menjemput paksa seorang penyidik KPK, Novel Baswedan.

Aparat kepolisian yang dipimpin Direktur Reserse dan Kriminal Umum Polda Bengkulu, Komisaris Besar Dedy Irianto, akhirnya batal membawa paksa Novel lantaran Ketua KPK Abraham Samad dan Bambang Widjojanto “pasang badan”.

Pada malam itu, sejumlah penggiat antikorupsi serta aktivis mahasiswa turut membentengi gedung KPK dari penggerebekan polisi. Menurut polisi, Novel terlibat dalam kasus penganiayaan dan pembunuhan enam orang pencuri walet pada tahun 2004.

Tekanan demi tekanan yang bisa kita saksikan tersebut sesungguhnya mencerminkan sebuah pertarungan antara kekuatan pro reformasi melawan kekuatan anti reformasi. Tidak dapat dipungkiri kekuatan anti reformasi masih ada dan punya kekuatan.

Ditengah memuncaknya perseteruan antara KPK dan Polri, rakyat pun sangat berharap pada sosok Presiden SBY yang diyakini bisa meredam konflik dua lembaga penegak hokum ini. Setelah beberapa hari penantian, akhirnya SBY pun muncul memberikan solusinya terhadap persoalan tersebut.

Drama Pencitraan

Lain halnya dengan seorang aktivis 98, Adian Napitupulu, yang mengatakan bahwa konflik antara dua lembaga penegak hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Polri dinilai sebagai suatu drama yang sedang dipertontonkan kepada rakyat.

Pertama dia mengaku heran dengan rencana polisi yang akan menangkap penyidik KPK, Novel Baswedan di Gedung KPK pada malam hari.  Sebab siapa pun tahu kalau malam KPK pasti tutup dan tak ada pimpinan yang berkompetan untuk menghadapi masalah sekelas penangkapan penyidik sebuah institusi hukum yang tentunya tidak semudah menangkap maling ayam.

Menurut Adian, polisi punya banyak metode untuk melakukan penangkapan misalnya diawali pengintaian lalu membuntuti kemudian menangkap Noval di jalan, warung, rumahnya atau banyak tempat lain yang bukan berada di KPK saat kantor sudah tutup. Dengan adanya upaya penangkapan itu maka akan banyak muncul pertanyaan di publik.

“Polisi mau nangkap atau cari sensasi? Kalau mau nangkap kok polanya naif, kalau mau cari sensasi itu untuk menutupi isu apa,?” ujar Adian seperti dilansir Okezone..

Bahkan, menurut Adian, ada yang lebih lucu yaitu ketika dilakukan pengepungan kantor KPK konon dipimpin petinggi polisi dari Polda Bengkulu plus pasukannya. Padahal memimpin penangkapan penyidik KPK di Jakarta harusnya dipimpin oleh orang yang memahami konstalasi Jakarta dengan baik dan bukan seperti pemain sepak bola yang bisa ditransfer seketika antarkota.

“Drama makin lucu ketika mantan staf khusus Presiden yang sekarang menjabat Wamenkumham tiba-tiba datang di KPK. Kehadirannya bukan saat situasi tegang tapi setelah situasi konon sudah terkendali. Entah apa fungsi kehadirannya. Apakah untuk meredam atau memastikan “skenario” berjalan,” ujarnya heran.

Drama tersebut menurut Adian ternyata belum berhenti. Pasalnya di malam yang sama, tanpa proses pengadilan, Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto yang juga pakar hukum didampingi Denny Indrayana memberi pernyataan bahwa Noval tak bersalah.

“Siapapun tahu, bahwa bersalah atau tidak seseorang ditentukan oleh putusan pengadilan dan bukan oleh KPK,” tukasnya.

Banyaknya keganjilan dalam konflik ini menurutnya semakin memberikan cerita lucu yang kemungkinan berakhir dengan datangnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai juru selamat dalam konflik ini.

“KPK dipilih oleh DPR yang 80 persen anggotanya bagian dari koalisi SBY. Sementara Kapolri diangkat langsung oleh SBY dan ketika mereka berseteru para tokoh politik berteriak “Kemana Presiden Kita?”. Berteriak seolah sinyal untuk mempersiapkan landasan bagi pencitraan SBY untuk tampil sebagai juru selamat dalam konflik ini,” pungkasnya.

Hakim dalam Jerat Narkoba

Martabat lembaga peradilan kembali tercoreng. Seorang oknum hakim berinisial PW ditangkap Badan Narkotika Nasional (BNN) setelah kepergok pesta narkoba di tempat hiburan malam, di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta Barat, Selasa (16/10). Dalam penggerebekan itu, BNN menemukan sejumlah barang bukti pil ekstasi (ineks) dan sabu-sabu beserta alat hisap.

PW merupakan salah satu target operasi BNN yang sejak lama diintai. Penangkapan PW semakin memperburuk citra penegakan hukum kasus narkoba di tengah gonjang-ganjing pro-kontra putusan Peninjauan Kembali (PK) MA yang mengubah hukuman mati bagi pemilik pabrik narkoba, Henky Gunawan, menjadi 15 tahun penjara.

Sebagian kalangan menganggap putusan PK tersebut tidak mencerminkan keseriusan memberantas narkoba sebagai persoalan bersama yang dihadapi bangsa dan dunia. Namun, sebagian lain menyatakan vonis hukuman mati bertentangan dengan Pasal 28 ayat 1 UUD 1945 dan melanggar Pasal 4 UU No 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Menurut catatan BNN, 15 ribu generasi penerus bangsa tewas sia-sia karena pengaruh narkoba. Taruhan dalam kasus narkoba adalah kualitas generasi penerus bangsa. Jika mereka tidak diselamatkan dengan cara menghukum berat para produsen dan pengedar narkoba, sebutan Indonesia sebagai surga peredaran narkoba terus berlanjut. Dibutuhkan komitmen hukum MA dalam pemberantasan peredaran narkoba dengan membersihkan hakim pecandu narkoba.

Di samping itu, putusan-putusan yang dihasilkan dapat dipastikan benar-benar mencerminkan keseriusan perang terhadap narkoba dengan mengutamakan kepentingan korban ketimbang kartel narkoba.

Terlepas dari perdebatan legalitas konstitusional hukuman mati di Indonesia, sebagai kolega, saya sangat prihatin dan menyayangkan tindakan tercela tersebut. Deret perilaku tak terpuji ini telah menyelingkuhi sifat otentik seorang hakim yang dituntut menjaga budi pekerti. Apalagi, MA baru saja memublikasikan hukuman disiplin periode Juli-September 2012 kepada aparat peradilan yang melakukan tindakan tidak terpuji.

Sebanyak 33 hakim dikenai sanksi, mulai dari teguran tertulis hingga pemecatan. Seharusnya, pengumuman MA secara terbuka nama-nama hakim indisipliner tersebut memberi efek jera bagi hakim lain untuk tidak melakukan hal serupa.

Saya menelusuri jati diri PW melalui akun facebook-nya. Pada tanggal 17 September 2012 PW menautkan dokumentasi foto pemusnahan barang bukti kejahatan narkoba berupa ganja, sabu dan minuman keras. Dalam statusnya, PW seperti geram dan jijik terhadap barang haram ini dengan mengatakan, Hajar! Satu hari sebelumnya, PW juga menautkan foto diri dengan busana yang sedikit “religius”.

Terpapar bahwa dia baru saja mengikuti pengajian Ahad pagi dengan statusnya yang sedikit “nakal”. “Ikut kultum Minggu pagi di Al-Azhar. Jadi tidak ingat ‘dugem’ lagi.” Dua status di facebook itu secara nalar mengisyaratkan dorongan psikologis PW untuk bertobat, namun sepertinya sangat sulit untuk sepenuhnya keluar dari dunia gemerlap malam yang banyak berisi narkoba.

Jaga Martabat

Profesi hakim adalah kemuliaan (officium nobile) dan nama baik yang harus dijaga dan pertahankan sebaik-baiknya dalam menjalankan tugas kedinasan maupun di luar kedinasan. Pada harga diri hakim melekat kehormatan dan martabat yang wajib dijunjung tinggi. Hakim dituntut memberi keteladanan perilaku yang baik di tengah masyarakat. Hakim adalah personifikasi keadilan, keluhuran martabat, dan sebaik-baik penjaga amanat.

Menjadi ironis jika perilaku hakim justru berlawanan dengan sifat otentik yang melekat pada profesi tersebut. Hakim yang notabene mengerti hukum, justru berbuat tercela yang merusak keluhuran martabat dan harga diri. Kejadian ini berdampak serius pada kualitas kepercayaan publik terhadap integritas hakim dan kualitas putusannya.

Putusan hakim dalam jangka panjang tidak akan lagi dipatuhi dalam tataran budaya hukum. Dalam skala lebih luas, menjadi muspro upaya pemerintah mencanangkan tahun 2015 Indonesia terbebas narkoba jika hakim sebagai benteng terakhir penjaga keadilan justru berada dalam cengkeraman narkoba.

Karena itu, penegak hukum yang terbukti terjerembap dalam lumpur narkoba harus dihukum jauh lebih berat sehingga menjadi pelajaran bagi hakim lain. Dampak hakim yang melindas nilai moral melunturkan kepercayaan publik. Manakala “yang mulia” tak lagi dimaknai, akan terjadi kekalutan dalam bidang penegakan hukum.

MA dan Komisi Yudisial (KY) diharapkan lebih meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap aparatur peradilan. Proses sosialisasi dan internalisasi butir-butir kode etik dan pedoman perilaku hakim harus dilakukan secara berkelanjutan ke berbagai daerah sehingga mampu meningkatkan integritas hakim. Penandatanganan empat peraturan bersama antara MA dan KY baru-baru ini menjadi momentum konsolidasi dalam mengawasi dan menjaga keluhuran, martabat, serta perilaku hakim secara lebih maksimal. Salah satunya berisi Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Pedoman Perilaku Hakim ini merupakan penjabaran dari 10 prinsip, yaitu adil, jujur, arif, bijaksana dan bersikap mandiri. Kemudian, berintegrasi tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, rendah hati, dan profesional.

Jika pengawasan hakim terkait penyalahgunaan narkoba mengalami kesulitan, MA dan BNN bekerja sama memberantas narkoba di lembaga peradilan dengan tes urine secara berkala kepada seluruh aparat peradilan. Kepolisian di beberapa daerah sebenarnya sudah banyak yang melakukannya. Tujuannya selain sebagai bentuk pengawasan, juga sebagai komitmen kepada masyarakat dalam memberantas narkoba. Jika ada yang terbukti sebagai pengguna narkoba terlebih dahulu diklasifikasikan antara pengguna aktif dan mantan pemakai narkoba.

Terhadap hakim pengguna aktif dinonpalukan atau bahkan dipecat. Sebab hakim demikian tidak layak menangani perkara karena sudah kehilangan akal sehat dan naluri keadilannya. Secara psikologis, dia tidak akan imparsial dalam mengadili kasus kejahatan narkoba karena ada konflik kepentingan sebagai sesama pecandu.

Hakim mantan pengguna narkoba berperan penting dalam usaha preventif. Mereka dapat membentuk komunitas dalam korps sebagai gerakan moral demi ketahanan dan kekebalan terhadap godaan narkoba. Seluruh hakim diketuk hatinya. Penyadaran tentang bahaya narkoba bisa dilakukan bersama-sama lewat program sosialisasi pedoman perilaku hakim yang diselenggarakan KY.

Oleh Achmad Fauzi
Penulis adalah Hakim di Kotabaru, Kalimantan Selatan

Bandar Narkoba “Anak Kesayangan” Hakim dan Jaksa

Berbeda dengan pelaku kejahatan “kelas teri”, 3 orang terdakwa yang disebut-sebut sebagai bandar besar peredaran narkoba di Surabaya mendapat perlakuan yang lebih lunak dari para penegak hukum seperti hakim dan jaksa Surabaya.

Baca lebih lanjut

Gugatan Balik Ancol Dipaksakan

Digugat balik, warga Jakarta penggugat PT Taman Impian Jaya Ancol lakukan perlawanan. Dalam perlawanan di persidangan, Selasa (9/10) tersebut, Ahmad Taufik, Abdul Malik Damrah, dan Bina Bektiati membantah semua dalil yang diajukan dari pihak Ancol.

Jika dalam gugatan balik tersebut Ancol menuding gugatan para penggugat tidak berdasar hukum, kini, ketiga warga negara yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya Fahmi Syakir secara tegas mengatakan gugatan balik tersebut terkesan dipaksakan dan mengada-ada.

Justru, gugatan warga negara-lah yang telah didasari atas landasan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan, Ancol jelas telah berasumsi belaka dengan mengatakan kerugian yang dialami oleh Ancol merupakan akibat dari gugatan penggugat.

Untuk diketahui, Ancol menuding penggugat telah merugikan Ancol sehingga Ancol harus mengeluarkan biaya tambahan untuk meluruskan informasi kepada Bursa Efek Jakarta, Bapepam, dan para investor Ancol akibat dari pemberitaan di media massa. Kerugian yang dialami Ancol senilai Rp1,5 miliar.

Atas hal ini, Fahmi balik menuding Ancol kerugian tersebut bukanlah dari pemberitaan media massa. Justru, sebagai perusahaan terbuka, sudah merupakan kewajiban hukum Ancol memberikan keterbukaan dan pemberian informasi yang benar dan tepat kepada publik.

“Biaya yang timbul dari pemberian informasi tersebut tidaklah dapat dibebankan kepada penggugat sebagai akibat dari gugatan,” pungkasnya.

Lebih lanjut, dalil lain yang dibantah ketiga penggugat adalah pernyataan Ancol yang menyatakan Ancol adalah pantai reklamasi tertutup yang dikelola dengan sistem operasi dan pemeliharaan tertutup. Untuk itu, sudah seharusnya pengunjung dapat dibatasi dari segi jumlah, waktu, dan biaya. Namun, PT Taman Impian Jaya Ancol tidak membatasi pengunjung.

Sedangkan pengenaan tarif masuk kawasan Ancol sebesar Rp15.000, hanyalah untuk kenyamanan dan keamanan pengunjung. Juga, tarif tersebut untuk biaya kebersihan, estetika dan operasional Pantai Ancol, seperti gaji karyawan dan kebersihan.

Atas hal ini, Fahmi Syakir dalam berkas jawabannya mengatakan Pantai Ancol bukanlah pantai dengan reklamasi tertutup. Ia pun membeberkan faktanya secara yuridis.

Berdasarkan Pasal 5 Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, wilayah sempadan pantai dikategorikan sebagai kawasan lindung sehingga tidak boleh dijadikan lahan budi daya atau didirikan bangunan.

Hal ini juga dipertegas dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e dan Pasal 30 ayat (5) Perpres No. 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur. Pasal-pasal tersebut mengatakan bahwa sempadan pantai dilarang menyelenggarakan pemanfaatan ruang yang menganggu akses terhadap kawasan sempadan pantai.

Fahmi kembali menegaskan bahwa wilayah pantai niscaya memiliki sempadan pantai dan sempadan pantai itu berada pada daratan sepanjang tepian laut. “Kawasan Pantai Ancol Jakarta niscaya juga memiliki sempadan pantai. Untuk itu, diharuskan ketersediaan aksesibilitas setiap warga negara dalam menikmati dan memanfaatkan pantai secara bebas dan penuh tanpa dipungut bayaran serta menyediakan ruang terbuka hijau,” sebutnya.

Fahmi juga mengigatkan PT Pembangunan Jaya Ancol atas Pasal 61 UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. UU tersebut secara tegas mengatur dalam pemanfaatan ruang setiap orang wajib memeberikan akses terhadap kawasan yang dinyatakan sebagai milik umum.

“Untuk itu, adanya harga masuk ke kawasan pariwisata yang dilakukan Para Tergugat melanggar hukum,” tukas Fahmi lagi.

Sementara itu, Kuasa Hukum Ancol Imran Nating belum memberikan komentar atas replik warga negara ini. “Kami belum tahu mau berkomentar apa. Kita harus baca dulu,” sebutnya kepada wartawan usai persidangan.

Sumber: hukumonline.com

Digugat Warga, Pengelola Ancol Tawarkan Masuk Pantai Kamal Gratis

PT Pembangunan Jaya Ancol menawarkan perdamaian kepada 3 penggugat ‘masuk Pantai Ancol Gratis’. Usulan perdamaian itu bekerjasama dalam mengelola Pantai Muara Kamal yang bisa diakses secara gratis. Tetapi ketiga warga itu menolak dengan alasan bahwa sepanjang garis pantai adalah akses publik.

“Kita sudah tawarkan untuk bekerjasama dalam mediasi bahkan di luar mediasi yaitu mengelola pantai Kamal yang bisa diakses secara gratis,” kata GM Legal Officer PT Pembangunan Jaya Ancol Sunutomo, sebelum sidang Replik di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Jl Gajah Mada, Selasa (9/10/2012).

Tawaran tersebut, lanjut Sunutomo ditolak oleh warga tanpa alasan yang jelas. Padahal, pantai gratis yang ditawarkan oleh pihak Ancol untuk kepentingan dan akses publik masyarakat DKI Jakarta juga.

“Tidak tahu alasannya apa, tapi yang jelas diterima atau tidak, pihak pengelola Pantai Ancol sudah menyediakan akses pantai gratis di daerah Kamal sana,” sambungnya.

Sementara itu kuasa hukum penggugat Fahmi Syakir, enggan menyepakati tawaran tersebut karena masalah gugatan kliennya bukanlah sekedar pemilihan pantai. Melainkan akses pantai gratis sebagaimana diatur dalam UU dan peraturan daerah.

“Kita tidak mau karena seluruh pantai sepanjang pantai adalah akses publik yang bisa dinikmati langsung,” timpal Fahmi.

Seperti diberitakan sebelumnya, Ahmad Taufik, Abdul Malik Damrah, dan Bina Bektiati menggugat pengelola Pantai Ancol Jakarta karena ketiganya dikenakan tiket masuk pantai masing-masing Rp 15 ribu atau total Rp 45 ribu. Mereka juga meminta penghapusan tarif masuk bagi siapa pun. Ketiganya beralasan pantai merupakan fasilitas publik yang harus bisa diakses secara gratis oleh siapa pun.

Mereka lalu menggugat Pemprov DKI Jakarta sebagai tergugat I, PT Pembangunan Jaya Ancol sebagai tergugat II dan PT Taman Impian Jaya Ancol sebagai tergugat III. Adapun para pihak yang turut tergugat yaitu Kementerian Perikanan dan Kelautan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Pekerjaan Umum.

Atas gugatan ini, PT Pembangunan Jaya Ancol memilih menggugat balik warga Jakarta tersebut senilai Rp 1,5 miliar.

(rvk/asp)

Tahun Baru Buat Manusia Biasa

Tahun Baru? Ah, biasa aja, Jek. Nggak ada yang lebih istimewa dengan hari-hari lainnya. Itu pendapatku saat ini. Kalaupun ada yang berbeda, kitalah yang menciptakan ritualnya. Mungkin saja pada malam tahun baru kita mengadakan pesta kembang api, membunyikan paduan suara terompet, konvoi keliling negeri, pesta makan sambil begadang nonton TV… Atau ada yang terlalu berlebihan lagi dalam ritual tahun barunya, yaitu mengadakan pesta ala jahiliyah seperti mabuk-mabukan dan pesta perzinahan. Nah, keistimewaan tahun baru yang kayak gitu semua tergantung bagaimana kita menciptakannya. Tapi biasanya di tahun baru semua memang dilakukan secara berlebihan…

Namun tak dapat dipungkiri, bahwa hukum perayaan tahun baru memang sudah seperti menjadi kewajiban tak tertulis. Seolah menjadi sebuah nilai normatif di masyarakat. Tahun baru tuh harus dirayakan dengan “WAH”. Umumnya harus ada suara berisik terompet, kembang api, dan pesta melewati subuh. Malam tahun baru juga menjadi agenda tetap tiap hotel dan tempat hiburan malam. Semuanya ditujukan untuk memuaskan mereka yang telah termakan doktrin hedonis tahun baru. Akhirnya, kuantitas dan kualitas kemaksiatan pun memang meningkat di malam tahun baru. Begitu pula dengan konsumerisme, meningkat pula.. (Kalo ndak percaya, coba lakukan survei)

Baca lebih lanjut